Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik

Abstract

Tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten pornografi, berita bohong, penistaan, atau pencemaran nama baik adalah  jenis tindak pidana yang cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Penanganan terhadap jenis tindak pidana ini sering kali menimbulkan polemik atau pertentangan-pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Timbulnya sikap pro dan kontra terhadap penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita-berita bohong, penistaan, atau pencemaran nama baik umumnya disebabkan oleh karena belum jelasnya undang-undang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur deliknya. Selain itu, pro kontra juga terkadang disebabkan oleh karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanganan perkara tersebut cenderung multi tafsir, sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam UU ITE antara lain mengenai perbuatan menyebarkan atau mendistribusikan informasi elektronik, khususnya pada frasa "membuat dapat diakses" suatu informasi elektronik oleh pihak lain. Mengingat bahwa frasa tersebut akan mengakibatkan banyak sekali pihak yang dapat terlibat atau turut terlibat dalam penyebaran suatu informasi elektronik. Selain itu perlu pula diperhatikan mengenai fasilitas-fasilitas tertentu di media sosial yang dapat mengakibatkan suatu informasi elektronik dapat tersebar secara serta merta, sehingga suatu informasi elektronik dapat tersebar walaupun mungkin tidak dimaksudkan demikian oleh pihak yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Penyebaran informasi bohong, penistaan atau pencemaran nama baik termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan 28 UU ITE.