Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Komputer

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk upaya penanggulangan cybercrime dengan menggunakan sarana penal serta mekanisme pertanggungjawaban pidananya. Metode penelitian yang digunakan adalah statuta approach, conseptual approach, dan comparative approach. Tipe penelitiannya adalah Normative Legal Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan cybercrime dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) harus mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu dibentuklah undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai upaya untuk mengatasi masalah sebelumnya terkait dengan pengaturan tentang penanggulangan cybercrime yang masih tersebar dalam berbagai bentuk peraturan. Pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi. Namun demikian sistem pertanggungjawaban korporasi belum cukup jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.