Model eGovernment sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat (Studi Kasus Pemerintah Propinsi Bali)

Main Article Content

Ni Ketut Dewi Ari Jayanti

Abstract

Perkembangan teknologi internet telah mendorong pihak pemerintah untuk mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pendayagunaan teknologi tersebut dikenal dengan istilah eGovernment. eGovernment mencakup keterhubungan yang luas (G2C, G2B, G2G), maka banyak faktor yang mempengaruhi sukses atau gagalnya implementasi eGovernment. Berbagai propinsi di Indonesia mengimplementasikan eGovernment dengan strategi yang disesuaikan dengan keadaan sosial politik serta geografisnya masing-masing. Tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Penerapan eGovernment di Bali pada umumnya baru pada tahap yang sangat awal, yaitu tahap publish. Bahkan informasi yang dipublish tersebut sudah kadaluarsa, karena tidak pernah diupdate. Disamping itu belum adanya suatu model eGovernment yang ideal yang dapat dijadikan acuan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan eGovernment. Pada penelitian ini dirumuskan suatu model eGovernment berdasarkan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini diawali dengan perancangan untuk menggambarkan rancangan logika dari model yang akan dibangun. Pada tahap perancangan menggunakan informasi yang diperoleh dari tahap analisis (penelitian sebelumnya),dan tahap kedua yaitu validasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan yang ada di wilayah Propinsi Bali dan penelitian ini menghasilkan model eGovernment dan siklus pengembangan eGovernment yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan proyek eGovernment, khususnya di wilayah Bali.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

[1] The World Bank Group, 2007. “eGovernment Definition”. [Online] Available from: http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm, Accessed: 11 Juli 2017
[2] Loura H., 2014. “Studi Penerapan eGovernment di Indonesia dan Negara lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik”, Jurnal Rechts Vinding Vol. 3, No. 3
[3] Diah R.A., 2016. “Penerapan Kebijakan eGovernment dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No.4
[4] Dien N., 2014. “Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan eGovernment : Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan”, Jurnal Eksplora Informatika Vol. 4 No. 1 September 2014
[5] NKDA Jayanti, 2009 . “State of the Art : Riset Pengembangan eGovernment”, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi, Vol. 6 No. 1 ISSN : 1829-9156 Universitas Tarumanegara Jakarta
[6] NKDA Jayanti, 2017. “Kajian Analisa : Penerapan dan Pengembangan eGovernment (Studi Kasus : Pemerintah Propinsi Bali), CITEC Journal, Vol. 4 No. 2, ISSN : 2354-5771, Universitas Amikom Yogyakarta
[7] Hafedh Alshihi, 2006. “Critical Factors in the Adoption and Diffusion of eGovernment Initiatives in Oman”, Doctor of Philosophy Thesis, School of Information Systems, Faculty of Business and Law, Victoria University.
[8] Ben H. Thacker, 2004 “Concept of Model Verification and Validation”, South West Research Institute, Los Alamos National Laboratory