Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar)

Main Article Content

Nasrullah Nasrullah

Abstract

E-Government adalah konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Peme­rintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan, efektif dan akuntabel. E-government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk me­ningkatkan hubungan antara pemerintah dan ma­syarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Penerapan e-government di kota merupakan salah satu wujud program Smart City sebagai konsep dalam melengkapi tataa kelola pemerintahan yang baik dengan lebih kompeten, sehingga dapat mengoptimalisasikan penggunaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sistem pemerintahan (E-Government), dengan tujuan tercipta lingkungan kerja yang efektif, efisien, serta transparan dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan, perkembangan sistem e-government khususnya di Kota Makassar secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas belum memadai. Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government di Kota Makassar baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan E-Government terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat membirikan dukungan tercapainya keberhasilan implementasi E-Government dan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya Smart City di Kota Makassar

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

[1] Nurjati W, 2016, Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang), Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 2 No. 4 pp-227-235, 2016
[2] Subhan, 2012, Meneropong Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Makassar, http://rakyatsulsel.com/meneropong-kualitas-pelayanan-publik-di-kota-makassar 3.html, diakses tnggal 5 Februari 2018
[3] Khudry A. (2016), Ombudsman: Pelayanan Publik Banyak Dikeluhkan, Berita Kota, http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/11/24/ombudsman-pelayanan-publik-banyak-dikeluhkan/ diakses tanggal 5 Februari 2018
[4] Dwiyanto, A. 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
[5] Loina, L. K, (2003), Indikator dan Alat Ukur Prinspip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
[6] Kurniawan, Teguh. 2006. Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Government di Indonesia. http://publications-tk.com, diakses tanggal 5 Februari 2018
[7] Schware, R. (2000). Information technology and public sector management in developing countries : present status and future prospects. Indian Journal of Public Administrations. 46 (3) : 411-416
[8] Aguswibawa, 2016, Karakteristik Smart City, Klasika Kompas, https://klasika.kompas.id/karakteristik-smart-city/ diakses tanggal 5 Februari 2018